Kamis, 16 Februari 2012

KINERJA

Pengertian Kinerja
 
Istilah kinerja berasal dari kata ”Job Perfomance” atau ”Actual Performance” (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996:503) menerangkan bahwa kinerja mengandung arti : (1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperhatikan; (3) kemampuan kerja. Sedangkan pendapat Simamora (2002:423) memberi batasan kinerja, kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, “performance” atau “job performance” tetapi dalam bahasa Inggrisnya sering disingkat menjadi “performance” saja. Kinerja dalam bahasa Indonesia disebut juga prestasi kerja. Kinerja atau dengan kata lain prestasi kerja (performance) diartikan sebagai “ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu”. Prestasi kerja (performance) diartikan sebagai “suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik kuantitas maupun mutunya”. Pengertian di atas menyoroti kinerja berdasarkan hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan pekerjaan. 

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2001:50) mengemukakan, “performance” diterjemahkan menjadi “kinerja”, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja/unjuk, kerja/penampilan kerja. Sedang August W. Smith dalam kutipan Sedarmayanti menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah: “…. Output drive from processes, human or otherwise”, jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. 

Sedangkan Menurut Anwar P.M, (2005:67) pengertian kinerja adalah ”hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan (Robert L. Mathis dan John H. Jackson, 2002:78). Kinerja karyawan mempengaruhi seberapa banyak kontribusi karyawan kepada organisasi yang antara lain adalah: kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja, sikap kooperatif. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2002:87) pengertian penilaian prestasi handal dalam kegiatan menejer untuk mengevaluasi prilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya, dan penilaian prestasi verja hádala menilai hasil kerja nyata dengan estándar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Perilaku yang dimaksud adalah penilaian penilaian terhadap: kesetiaan; kejujuran; kemampuan; kerjasama; loyalitas; dedikasi, dan; partisipasi karyawan. 

Menurut pendapat Faustino Cardosa Gomes dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2005:9) mengemukakan definisi kinerja adalah : “sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas”. Sedangkan menurut Bambang Kusriyanto dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005:9) kinerja adalah: “perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu (lazimnya per jam)”. 

Sedangkan Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005:9) sendiri adalah : “kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” 

Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk menilai hasil kerja bawahannya. Menurut Leon C. Mengginson dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2005:10), penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah : “suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya”. Selanjutnya lain lagi yang dikatakan oleh Andrew E. Sikula (dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2005:10) mengemukakan bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa obyek orang ataupun sesuatu barang. 

Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya (Sulistiyani, 2003:223). Sedangkan menurut Bernardin dan Russell (dalam Sulistiyani 2003:223-224), menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Suyadi, (1999:2) kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Menurut Yaslis Ilyas (1999:55) mengatakan bahwa kinerja adalah : “penampilan hasil karya personel baik kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi”. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas pada personel yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi. 

Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu adalah sebagai berikut : “tujuan, ukuran dan penilaian”. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategis untuk meningkatkan kinerja, tujuan ini akan memeberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kinerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel. Walaupun demikian penentuan tujuan saja tidaklah cukup, sebab itu dibutuhkan ukuran apakah seorang personel telah mencapai kinerja yang diharapkan. Aspek dari ketiga definisi kinerja adalah penilaian. 

Penilaian kinerja secara reguler yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap personel. Tindakan ini akan membuat personel untuk senantiasa berorientasi terhadap tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian kinerja dengan deskrifsi tujuan, ukuran operasional dan penilaian reguler mempunyai peran penting dalam merawat dan meningkatkan motivasi personel. Dari uraian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja seseorang terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab yang dilakukan secara legal dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan. 

Penilaian kinerja menurut Yaslis Ilyas (1999:77) adalah : “proses menilai hasil karya personel dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja”. Pada hakekatnya, penilaian kinerja merupakan evaluasi terhadap penampilan kerja personel dengan membandingkannya dengan standar baku penampilan. Kegiatan penilaian kerja ini membantu pengambilan keputusan bagian personalia dan memberikan umpan balik kepada para personel tentang pelaksanaan kerja mereka. 

Selanjutnya menurut Yaslis Ilyas (1999:74) penilaian kerja adalah menjelaskan penilaian kerja mencakup faktor-faktor antara lain sebagai berikut : 
  1. Pengamatan yang merupakan proses menilai dan menilik perilaku yang ditentukan oleh sistem pekerjaan.
  2. Ukuran yang dipakai untuk mengatur prestasi kerja seorang personel dibandingkan dengan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan oleh personel tersebut.
  3. Pengembangan yang bertujuan untuk memotivasi personel mengatasi kekurangannya dan mendorong yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada dirinya. 
Dengan demikian penilaian kerja dapat didefinisakan sebagai proses formal yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (performance oppraisal) seorang personel dan memberikan umpan balik untuk kesesuaian tingkat kinerja (performance review) atau penilaian personel (employee apraisal) atau evaluasi personel (employee evaluation). 


Hakekat Kinerja Pegawai 
Lingkungan kerja dan iklim kerja yang kondusif diharapkan mampu mendorong setiap orang atau karyawan untuk meningkatkan kinerjanya (performance), sehingga dengan sendirinya akan diperoleh peningkatan kualitas pelayanan masyarakat secara optimal. Dengan demikian hakikat peranan kinerja pegawai adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan kerja yang diakibatkan oleh karena perbedaan berbagai dimensi seperti sikap, perilaku, persepsi, kepatuhan dan tanggungjawab serta perbedaan karakteristik kepribadian orang-orang dalam organisasi, dengan memberikan contoh-contoh membimbing dan mengarahkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu perlu dibantu motivasi kerja dengan meberikan reward (penghargaan) kepada mereka yang berhasil mencapai prestasi di atas. 

Menurut Philips (1986:117) yang mana mengatakan, bahwa guna mencapai kinerja perlu dilakukan rekayasa desain organisasi, penataan perilaku pegawai, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesejahteraan pegawai, perbaikan manajemen, pemberian penghargaan dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kepada masyarakat umum, dengan demikian pelayanan kepada masyarakat umum dapat mencapai hasil yang diharapkan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kinerja pegawai ditingkatkan. Peningkatan kinerja pegawai ini sekaligus merupakan gambaran dari peningkatan produktivitas kerja suatu organisasi. 

Sedangkan Robbins (1997:113) mengatakan kinerja merupakan kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lain lagi halnya dengan yang dikatakan Lawter dan Porter, (dalam Davis dan Newstorm 1995:154), berpendapat bahwa kinerja merupakan “succesfull role achievement” yang diperoleh seseorang dari perbuatannya. 

Dengan demikian jika dirujuk dari rangkaian defenisi di atas, maka secara umum kinerja dapat diartikan sebagai hasil-hasil yang telah dicapai individu; kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas, dan; prestasi yang diperhatikan selama melaksanakan tugas yang telah diembankan kepadanya. 

Sedangkan yang berkaitan dengan penelitian ini, kinerja pegawai dapat dipelajari dari: 
  • Hasil-hasil yang telah dicapai oleh pegawai, antara lain meliputi: tugas-tugas rutin; tugas-tugas khusus; tugas-tugas spesifik yang diberikan pimpinan;
  • Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas;
  • Prestasi yang diperlihatkan. Hasil-hasil yang telah dicapai oleh pegawai dapat lagi diuraikan kedalam beberapa hal antara lain dalam melaksanakan. 
Adapun kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dapat diuraikan ke dalam beberapa hal berikut ini : (a) kemampuan umum; (b) kemampuan khusus; (c) kemampuan fisik; (d) keterampilan dasar yang dimiliki pegawai dalam melaksankan tugasnya. Prestasi yang diperlihatkan dapat dibagi kedalam beberapa rentang waktu baik selama bertugas dilembaga tersebut, maupun sebelum dan sesudahnya. 

Berdasarkan uraian diatas, kinerja pegawai dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai hasil-hasil kerja yang telah dicapat pegawai, dengan indikator sebagai berikut: 
  • Proses merencanakan;
  • Mengorganisasikan;
  • Mengevaluasi pekerjaan kuantitas dan kualitas kerja yang telah dihasilkan pegawai dalam mengemban tugasnya selama, sebelum dan setelah bekerja. 

Mengukur Kinerja Guru 
Untuk mengukur guru, berikut disajikan beberapa pendapat menurut pengertian operasional, sebagaimana dikutif oleh Mulyasa (2005:136-137) menjelaskan sebagagai berikut :

Model Vroomian
Vroom mengemukakan bahwa “Performance = f (Ability x Motivation)”. Menurut model ini kinerja seseorang merupakan fungsi perkalian antara kemampuan (ability) dan motivasi. Hubungan perkalian tersebut mengandung arti bahwa : jika seseorang rendah pada salah satu komponen maka prestasi kerjanya akan rendah pula. Kinerja seseorang yang rendah merupakan hasil dari motivasi yang rendah dengan kemampuan yang rendah. 
Model Lawler dan Porter 
Lawler (dalam Mulyasa, 2005:136) mengemukakan bahwa : “Performance = Effort x Ability x Role Perceptions”. Effort adalah banyaknya energy yang dikeluarkan seseorang dalam situasi tertentu, abilities adalah karakteristik individu seperti inteligensi, keterampilan, sifat sebagai kekuatan potensial untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Sedangkan role perceptions adalah kesesuaian antara usaha yang dilakukan seseorang dengan pandangan atasan langsung tentang tugas yang seharusnya dikerjakan. Hal yang baru dalam model ini adalah “role perceptions”, sebagai jenis perilaku yang paling cocok dilakukan individu untuk mencapai sukses. 
Model Ander dan Butzin 
Ander dalam Mulyasa, (2005:137) mengajukan model kinerja sebagai berikut : “Future Performance = Pas t Performance + (motivation x ability)”. Jika semua teori tentang kinerja dikaji, maka didalamnya melibatkan dua komponen utama yakni “ability” dan “motivasi”. Perkalian antara ability dan mkotivasi menjadi sangat popular, sehingga banyak sekali dikutip oleh para ahli dalam membicarakan kinerja. Misalnya Mitchell (1987:33) mengadakan pengukuran terhadap “Performance = Ability x Motivation”. 

Pada penelitian ini, pengukuran kinerja menggunakan model Ander dan Butzin. Model terakhir ini menunjukan bahwa kinerja merupakan hasil interaksi antara motivasi dengan ability, orang yang tinggi ability-nya tetapi rendah motivasinya, akan menghasilkan kinerja yang rendah, demikian halnya orang yang bermotivasi tinggi tetapi ability-nya rendah. Kinerja mempunyai hubungan erat dengan produktivitas karena merupakan indikator dalam manentukan usaha untuk mencapai tingkat produktivitas organisasi yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja organisasi merupakan yang penting. 

Kinerja dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan kerja dan hasil kerja. Sedangkan “kerja” dapat dilihat dari baik tidaknya setiap pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan tugas tersebut. Sedangkan indikator kinerja guru dapat diketahui setelah KBM, proses interaksi KBM, evaluasi dan pengembangan profesi. 


Indikator Kinerja dan Penilaian Kinerja 
Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting, karena penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja pegawai dan organisasi secara keseluruhan. 

Handoko (1992:785) mendefinisikan penilaian kinerja atau prestasi kerja (performance appraisal) adalah proses suatu organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat mempengaruhi keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. 

Masih menurut Handoko (1992:785) mengemukakan adapun kegunaan penilaian kinerja adalah sebagai berikut :
  1. Mendorong orang ataupun karyawan agar berperilaku positif atau memperbaiki tindakan mereka yang di bawah standar;
  2. Sebagai bahan penilaian bagi manajemen apakah karyawan tersebut telah bekerja dengan baik, dan;
  3. Memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan peningkatan organisasi. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah proses suatu organisasi mengevaluasi atau menilai kerja karyawan. Apabila penilaian prestasi kerja dilaksanakan dengan baik, tertib, dan benar akan dapat membantu meningkatkan motivasi berprestasi sekaligus dapat meningkatkan loyalitas para anggota organisasi yang ada di dalamnya, dan apabila ini terjadi akan menguntungkan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu penilaian kinerja perlu dilakukan secara formal dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi secara obyekti. 

Simamora (1999:415) mendefinisikan penilaian kinerja adalah alat yang berfaedah tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi kalangan karyawan. Dalam penilaian kinerja tidak hanya semata-mata menilai hasil fisik, tetapi pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan yang menyangkut berbagai bidang seperti: kemampuan, kerajinan, disiplin, hubungan kerja atau hal-hal khusus sesuai bidang tugasnya semuanya layak untuk dinilai. 

Menurut Lester R Bittel dan Jhon W. Newstrom (1996:216) ada tiga alasan perlunya dilakukan penilaian terhadap kinerja pegawai yaitu :
  1. Untuk mendorong perilaku yang baik atau memperbaiki serta mengikis prestasi di bawah standar.
  2. Untuk memuaskan rasa ingin tahu karyawan tentang seberapa baik kerja kerja yang telah dilakukannya.
  3. Untuk memberi landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan selanjutnya sehubungan dengan karier seorang karyawan. 
Dari penjelasan tersebut diatas, tujuan dari penilaian kinerja diarahkan untuk terciptanya suatu pemerintahan yang baik (good governance) untuk menciptakan suatu sinergi yang bersifat konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Menurut penjelasan Djaman Satari (dalam Ida Bagus Alit Ana, 1994:35) mengemukakan indikator prestasi kerja guru atau kinerja guru berupa mutu proses pembelajaran yang sangat dipengaruhi oleh guru dalam : 
  1. Menyusun desain instruksional;
  2. Menguasai metode-metode mengajar dan menggunakannya sesuai dengan sifat kegiatan belajar murid;
  3. Melakukan interaksi dengan murid yang menimbulkan motivasi yang tinggi sehingga murid-murid merasakan kegiatan belajar-mengajar yang menyenangkan;
  4. Menguasai bahan dan menggunakan sumber belajar untuk membangkitkan proses belajar aktif melalui pengembangan keterampilan proses;
  5. Mengenal perbedaan individual murid sehingga ia mampu memberikan bimbingan belajar, dan;
  6. Menilai proses dan hasil belajar, memberikan umpan balik kepada murid dan merancang program belajar remedial. 
Berkenaan dengan kepentingan dalam penilaian terhadap kinerja guru. Georgia Departemen of Education telah mengembangkan teacher performance assessment instrument yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilaian Kemampuan Guru APKG). Alat Penilaian kemampuan guru, meliputi: Rencana Pembelajaran (Teaching Plans and Materials) atau disebut dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran); Prosedur Pembelajaran (Classroom Procedure), dan; Hubungan Antar Pribadi (Interpersonal Skill). 

Sedangkan indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran dikelas yaitu :
Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran 
Dalam tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang berhungungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus serta rencana pembelajaran (RPP). Adapun unsur atau komponen yang ada dalam silabus terdiri dari: Identitas Silabus; Standar Kompetensi (SK); Kompetensi Dasar (KD); Materi pembelajaran; Kegiatan Pembelajaran; Indikator; Alokasi Waktu; Sumber pembelajaran. Program pembelajaran jangka waktu singkat sering dikenal dengan istilah RPP, yang merupakan penjabaran lebih rinci dan spesifik dari silabus, ditandai oleh adanya komponen-komponen: Identitas RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran); Standar Kompetensi (SK); Kompetensi Dasar (SD); Indikator; Tujuan Pembelajaran; Materi Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Langkah-langkah Kegiatan; Sumber Pembelajaran dan; Penilaian.

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 
kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran. Semua tugas tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab guru yang secara optimal dalam pelaksanaanya menuntut kemampuan guru. 
  • Pengelolaan Kelas, kemampuan menciptakan suasana kondusif dikelas guna mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi seorang guru dalam pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam memupuk kerjasama dan disiplin siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu masuk dan keluar kelas, melakukan absensi setiap akan memulai proses pembelajaran, dan melakukan pengaturan tempat duduk siswa. Kemampuan lainnya dalam pengelolaan kelas adalah pengaturan ruang atau setting tempat duduk siswa yang dilakukan pergantian, tujuannya memberikan kesempatan belajar secara merata kepada siswa. 
  • Penggunaan Media dan Sumber Belajar, kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang perlu dikuasai guru disamping pengelolaan kelas adalah menggunakan media dan sumber belajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (materi pembelajaran), merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. (Ibrahim dan Syaodih, 2004:78). 

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber belajar adalah buku pedoman. Kemampuan menguasai sumber belajar disamping mengerti dan memahami buku teks, seorang guru juga harus berusaha mencari dan membaca buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan guna meningkatkan kemampuan terutama untuk keperluan dan pendalaman materi, dan pengayaan dalam proses pembelajaran. Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak, media audio, dan media audio visual. Tetapi kemampuan guru disini lebih ditekankan pada penggunaan objek nyata yang ada disekitar sekolahnya. Dalam kenyataan dilapangan guru dapat memanfaatkan media yang sudah ada (by utilization) seperti globe, peta, gambar dan sebagainya, atau guru dapat mendesain media untuk kepentingfan pembelajaran (by design) seperti membuat media foto, film, pembelajaran berbasis komputer, dan sebagainya. 


Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan prestasi kerja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya yang berada di bawah pengawasannya. Secara garis besar perbedaan kinerja ini disebabkan oleh dua faktor (Asad, 1991:49), yaitu: faktor individu dan situasi kerja. 

Menurut Gibson, et al (dalam Srimulyo, 1999:39), ada tiga perangkat variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja, yaitu :
  1. Variabel individual, adapun yang terdiri dari variabel individual, yaitu sebagai berikut: kemampuan dan keterampilan yaitu mental dan fisik; latar belakang yaitu keluarga, tingkat sosial, penggajian, dan; demografis yaitu umur, asal usul, jenis kelamin.
  2. Variabel organisasional, adalah terdiri dari sumberdaya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan.
  3. Variabel psikologis, adalah terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi. 
Menurut Tiffin dan Mc. Cormick dalam (Srimulyo, 1999:40) ada dua variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu: 
  1. Variabel individual, adapun yang terdiri dari variabel situasional, yaitu: sikap dan karakteristik; sifat-sifat fisik; minat dan motivasi; pengalaman; umur dan jenis kelamin, dan; pendidikan, serta faktor individual lainnya.
  2. Variabel situasional, adapun yang terdiri dari variabel situasional, yaitu sebagai berikut : (1) faktor fisik dan pekerjaan, adapun yang meliputi dari pada faktor fisik dan pekerjaan antara lain adalah: metode kerja, kondisi dan desain perlengkapan kerja, penataan ruang dan lingkungan fisik (penyinaran, temperatur, dan fentilasi); (2) faktor sosial dan organisasi, sedangkan yang meliputi dari pada faktor fisik dan pekerjaan antara lain adalah: peraturan-peraturan organisasi, sifat organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. 
Dalam organisasi, termasuk organisasi sebuah sekolah terdapat faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidak efektifan kinerja guru. William B. Castetter (dalam Sedarmayanti, 2001:53-54) menyatakan bahwa beberapa organisasi untuk mengetahui tingkat kinerja personil yang efektif dan sumber utama kinerja yang tidak efektif adalah dengan memperhatikan atau menilai beberapa faktor, diantaranya seperti pada tabel berikut ini. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja atau prestasi kerja guru adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Tugas mengajar merupakan tugas utama guru dalam sehari-hari di sekolah. Kita tidak bisa menyamakan kinerja guru dengan kinerja pegawai, walaupun sama-sama berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada didalamnya. Dalam suatu sekolah, antara guru yang satu dengan guru yang lain mempunyai kinerja yang berbeda. 

Menurut Keith Devis (1964:484) perbedaan ini disebabkan oleh dua faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation), dijelaskan bahwa kinerja yang dihasilkan antara guru tersebut karena adanya faktor-faktor individu yang berbeda seperti faktor kemampuan dan faktor motivasi yang ada pada diri guru, yaitu berikut ini :
  1. Faktor kemampuan (ability), diterangkan bahwa kemampuan (ability) pegawai (karyawan) terdiri dari kemampuan potensi (IQ), dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, jika karyawan memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan mudah mencapai kinerja yang diharapkan.
  2. Faktor motivasi (motivation), motivasi ini terbentuk dari sikap (attitude) seorang guru dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan kondisi diri guru, yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sedangkan sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri guru untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal.
  3. Faktor komunikasi, menurut Dwidjowijoto (2004:26) komunikasi adalah perekat dalam organisasi, menjadi penghubung mempererat rantai-rantai manajemen untuk menggerakan organisasi dalam mencapai tujuannya serta meningkatkan kinerja. 
Sedankan menurut Anwar (2005:67-68) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, yaitu:
  1. Faktor kemampuan (ability), secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, setiap pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatanya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan sesuai dengan keahliannya.
  2. Faktor motivasi (motivation), motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Dengan demikian artinya, seorang pegawai harus memiliki sikap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja. 

Kinerja Guru Profesional dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 
Menurut Ali (2002:4), kinerja guru dapat diukur dari kemampuannya dalam menjalankan tugas merupakan efisiensi dan efektivitas seorang manajer, yaitu baik laki-laki maupun perempuan diharuskan menentukan dan mencapai objektivitas yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, guru dapat dikatakan sebagai seorang manajer yang memilki kewajiban untuk mengelola, membimbing dan mengarahkan peserta didik mencapai prestasi yang gemilang. Oleh karena itu, guru harus mampu melakukan kegiatan-kegiatan dalam menstransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik dengan tepat. Artinya antara konsep yang dibuat dan pelaksanaan di lapangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau tidak tumpang tindih antara program yang disusun dengan aplikasi. Selanjutnya, berbicara kinerja guru erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang sehingga perlu ditetapkan standar kinerja atau standard performance. 

Menurut Sudjatmiko (2003:9) bahwa standar kompetensi guru yang dicapai melalui performance atau unjuk kerja yang dapat diukur dengan indikator tertentu. Dalam penerapannya hal ini standar kompetensi ini dikaitkan dengan kemampuan atau profesionall guru dalam melaksanakan tugas. Kemudian sayle (dalam Mulyasa, 2005:137) mengungkapkan bahwa :
“ Managers expected to be held to standard of accountability and most managers prefer to have their established unambigously, so they know where to carry out their energies. In effect the standard established a target, and at the and of the target periode (week, month or year) both maneger and boss can compare the expected standard of performance with the actual level or achievement. ” 
Kutipan di atas menunjukan bahwa standar kinerja guru perlu dirumuskan sebagai tolak ukur dalam mengadakan perbandingan antara apa yang dilakukan dengan yang diharapkan, kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar dapat pula dijadikan ukuran dalam mengadakan pertanggungjawabankan terhadap sesuatu yang telah dilakukan.

Rabu, 15 Februari 2012

BISNIS

Seni Clasik Bengkel

Menerima Pemasangan : Pintu Poldinggate, Pintu Wina, Wrought Iron, Pintu Dorong, Pintu kipas, Relling Tangga, Canopy, Pagar, Teralis, Stenlis Stell, Balkon, Rangka Baja, dll.




Jalan KH. Wahid Hasyim Lrg. Erlangga No.981 Rt.28 Rw.07 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I (30244 )
Kertapati - Palembang - Sumatera Selatan






Contact Persont
Hp. 087897555072 - 081368244342






ALAT PERAGA

Pengertian Alat Peraga
Alat peraga adalah: "suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien (Sudjana, 2002:59 )". Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Proses belajar mengajar ditandai dengan adanya beberapa unsur antara lain tujuan, bahan, metode dan alat, serta evaluasi. Unsur metode dan alat merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari unsur lainnya yang berfungsi sebagai cara atau tehnik untuk mengantarkan sebagai bahan pelajaran agar sampai tujuan. Dalam pencapain tersebut, peranan alat Bantu atau alat peraga memegang peranan yang penting sebab dengan adanya alat peraga ini bahan dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Alat peraga sering disebut audio visual, dari pengertian alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga. Alat tersebut berguna agar pelajaran yang disampaikan guru lebih mudah dipahami oleh siswa. Dalam proses belajar mengajar alat peraga dipergunakan dengan tujuan membantu guru agar proses belajar siswa lebih efektif dan efisien.

Jenis-jenis alat peraga
Adapun beberapa contoh alat peraga yang dapat digunakan dalam mengajar, yaitu:
  1. Gambar, adalah suatu bentuk alat peraga yang nampaknya saling dikenal dan saling dipakai, karena gambar disenangi oleh anak berbagai unur, diperoleh dalam keadaan siap pakai, dan tidak mengita waktu persiapan.
  2. Peta, peta bisa menolong mereka mempelajari bentuk dan letak negara-negara serta kota-kota yang disebut Al-kitab. Salah satu yang harus diperhatikan, penggunaan peta sebagai alat peraga hanya cocok bagi anak besar/kelas besar.
  3. Papan tulis, peranan papan tulis tidak kalah pentingnya sebagai sarana mengajar. Papan tulis dapat dirima dimana-mana sebagai alat peraga yang efektif. Tidak perlu menjadi seorang seniman untuk memakai papan tulis. Kalimat yang pendek, beberapa gambaran orang yang sederhana sekali, sebuah diagram, atau empat persegi panjang dapat menggambarkan orang, kota atau kejadian.

Kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga
Adapun tujuan dari alat peraga untuk: memperkenalkan, membentuk, memperkaya, serta memperjelas; mengembangkan sikap yang dikehendaki; mendorong kegiatan siswa lebih lanjut. Pemakaian alat peraga merangsang imajinasi anak dan memberikan kesan yang mendalam dalam mengajar, panca indra dan seluruh kesanggupan seorang anak perlu dirangsang, digunakan dan libatkan, sehingga tak hanya mengetahui, melainkan dapat memakai dan melakukan apa yang dipelajari.

Adapun kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga dalam pengajaran yaitu:
  1. Kelebihan penggunaan alat peraga, yaitu: menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik; memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya; metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan, dan; membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti : mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan dan sebagainya.
  2. Kekurangan alat peraga, yaitu: mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntuk guru; banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan, dan; perlu kesediaan berkorban secara materiil.
Ada beberapa kelemahan sehubungan dengan gerakan pengajaran alat peraga itu, antara lain terlalu menekankan bahan-bahan peraganya sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan itu. Kelemahan lain adalah alat peraga dipandang sebagai “alat bantu“ semata-mata bagi guru dalam melaksanakan kegiatan mengajarnya sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat peraga tersebut diabaikan. Disamping itu terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat Bantu guru dalam mengajar.

Alat peraga yang digunakan hendaknya memiliki karakteristik tertentu. Ruseffendi (dalam darhim,19986:14 ) menyatakan bahwa alat peraga yang di gunakan harus memiliki sifat sebagai berikut:
  • Tahan lama (terbuat dari bahan yang cukup kuat);
  • Bentuk dan warnanya menarik;
  • Sederhana dan mudah di kelola (tidak rumit);
  • Ukurannya sesuai (seimbang) dengan ukuran fisik anak;
  • Dapat mengajikan konsep matematika (tidak mempersulit pemahaman);
  • Sesuai dengan konsep pembelajaran;
  • Dapat memperjelas konsep (tidak mempersulit pemahaman);
  • Peragaan itu supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir yang abstrak bagi siswa;
  • Bila kita mengharap siswa belajar aktif (sendiri atau berkelompok) alat peraga itu supaya dapat di manipulasikan, yaitu: dapat diraba, dipegang, dipindahkan, dimainkan, dipasangkan, dicopot, (diambil dari susunannya).
  • Bila mungkin alat peraga tersebut dapat berfaedah lipat (banyak).

Ramuan Tradisional Menes Banten Khusus Pria Dewasa

FOREDI 


APA ITU FOREDI ? 

Foredi adalah satu-satunya produk pria dewasa yang direkomendasikan oleh Boyke & Co. Foredi berfungsi untuk memperpanjang durasi hubungan suami istri. Foredi merupakan Ramuan Tradisional Menes Banten khusus untuk pria dewasa dan 100% asli Indonesia. Foredi mengandung bahan alami yang terdiri dari rempah-rempah terbaik-terpilih dan tidak mengandung bahan kimia. Rempah-rempah tersebut diolah sedemikian rupa melalui teknologi farmasi yang baik, teruji dan dapat diandalkan sehingga menjadi ramuan yang memberikan khasiat sebagai antiseptik lokal yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kenikmatan dalam melakukan hubungan intim yang sehat. Foredi dapat meningkatkan kualitas hubungan intim atau lebih tahan lama sehingga dapat membuat pasangan mencapai multi orgasme. Selain bermanfaat sebagai antiseptik pria Foredi juga bermanfaat untuk mengatasi masalah bagi penderita EJAKULASI DINI. 

LEGALITAS FOREDI : Terdaftar resmi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan No Register POM TR 052.642.331 

KANDUNGAN FOREDI : 
Foredi mengandung beberapa bahan sebagai berikut: Piperis albi semen, Piperis Folium, Jingiberis rhizoma, Alii sativi bulbus, Uricaria gambir, Arecae fructus, Myristicae semen, dan Curcumae domesticae rhizoma. Rempah-rempah ini diolah sedemikian rupa melalui teknologi farmasi yang baik, teruji dan dapat diandalkan sehingga menjadi ramuan yang memberikan khasiat sebagai antiseptik lokal yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kenikmatan dalam melakukan hubungan intim yang sehat sehingga pasangan menjadi harmonis dan percaya diri. Foredi bermanfaat jika digunakan sebelum melakukan hubungan intim, karena dengan Foredi dapat menjaga kebersihan organ vital pria dewasa, sehingga wanita sebagai lawan jenis dapat merasa aman, karena mulut rahim sangat rentan dan mudah terkontaminasi oleh benda-benda asing dan mikro organisme. 

KEUNGGULAN DAN MANFAAT FOREDI : 
  • FOREDI LEGAL. Foredi merupakan obat oles herbal anti ejakulasi dini yang terdaftar resmi di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan No Register POM TR 052.642.331 
  • PRODUK HERBAL. Foredi sangat aman digunakan sebagai herbal oles luar, sehingga tidak memberikan efek samping negatif pada fungsi organ tubuh penting seperti jantung, ginjal dan otak seperti obat-obat kuat lain yang diminum. Foredi menjadi satu-satunya produk resmi dan asli dari ramuan tradisional Indonesia yang sangat unik. Foredi adalah herbal oles terbaik yang akan Anda temukan. 
  • FOREDI AMAN. Foredi tidak mengandung LIDOCAINE, tidak mengandung bahan kimia pemati rasa seperti kebanyakan produk pemakaian luar di pasaran ilegal yang biasanya membuat mati rasa atau kebas. Foredi akan memperlama waktu hubungan intim pasutri TANPA menimbulkan mati rasa total (masih sensitif). Tidak ada efek samping yang merugikan. 
  • ANTISEPTIK ALAMI. Foredi juga bisa berfungsi sebagai sebagai ANTI SEPTIK – Dahsyat! Dengan pemakaian rutin tiap hari melindungi organ vital pria dari jamur Chlamidhia, melindungi dari keputihan sang istri, tapi juga berfungsi sebaliknya, yaitu melindungi istri dari bakteri/jamur yang terbawa oleh organ vital suami. Foredi melindungi kontaminasi kuman pada waktu hubungan intim. 
  • TAHAN LAMA. Foredi mampu memperlama durasi hubungan intim pasangan suami istri hingga mencapai multiorgasme. Dengan demikian menunjang keharmonisan kehidupan keluarga. 
CARA PEMAKAIAN FOREDI : 
  1. Oleskan tipis 1/2 dari 1 sachet pada organ intim pria (terutama wilayah uretra/bagian bawah dari organ vital pria sampai)
  2. Biarkan sampai herbal bereaksi dan terasa hangat bukan panas (min 45 menit).
  3. Kemudian cuci dengan air dan sabun sampai bersih.
  4. Setelah dicuci bersih biarkan sampai rasa hangat menurun lalu siap untuk melakukan hubungan intim.
  5. Apabila melakukan hubungan intim akan lebih baik bila dibiarkan terlebih dahulu hingga rasa hangat telah menjadi reda. Untuk hubungan intim: Foredi akan optimal jika digunakan sesuai petunjuk diatas, bagi penderita ejakulasi dini parah bisa 1 sachet yg di oleskan, bagi ejakulasi dini biasa cukup setengah sachet saja, anda akan mengetahui dengan sendirinya takaran pas nya (berbeda untuk tiap pria) setelah terbiasa memakainya.
  6. Untuk perawatan : Foredi sangat baik digunakan 1-2 tetes saja tiap hari untuk ANTI SEPTIK (untuk menghindari jamur, bakteri berbahaya akibat keringat, celana dalam yang tidak bersih, hubungan intim yang terkontaminasi dengan penyakit dll) juga memperlancar aliran darah di alat vital. 
CARA KERJA FOREDI: 
Setelah dioleskan secara merata obat akan meresap dan memperbesar pembuluh darah sehingga rongga pembuluh darah akan menekan ureter. Oleh karena itu guna mendapatkan hasil yang optimal oleskan FOREDI lebih tebal pada bagian batang bawah penis lalu oleskan di bagian batang atas serta kepala penis secukupnya. Rasa hangat yang ditimbulkan merupakan pertanda ramuan bekerja dengan baik (berbeda pada tiap pria) & akan memberikan hasil yang maksimal guna membuka pembuluh darah agar obat meresap secara optimal. Manfaat Foredi mampu bertahan hinga 8 jam. 
Pemakaian secara rutin setiap hari akan memperbesar alat vital secara alami. Maksud besar disini bukan berarti alat vital tumbuh menjadi besar. Tetapi pemakaian Foredi secara rutin akan memperbesar pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lancar dan optimal. dengan demikian keadaan alat vital menjadi lebih besar dan lebih padat dari pada keadaan sebelum menggunakan Foredi.

Cara Order:
Hp. 081368244342 - 087897555072
Rahasia Anda Kami Jaga

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN

PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 73 TAHUN 2005

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Kelurahan;


Mengingat :
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KELURAHAN


BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
  1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
  6. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
  7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.


BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
  1. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
  2. Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
  3. Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat : (a) jumlah penduduk; (b) luas wilayah; (c) bagian wilayah kerja; (d) sarana dan prasarana pemerintahan.
  4. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung.
  5. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.



BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3
  1. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
  2. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
  3. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
  4. Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: (a) Pangkat/golongan minimal Penata (III/c); (b) Masa kerja minimal 10 tahun; (c) Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.


Pasal 4
  1. Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
  3. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
  4. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
  5. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.


Pasal 5
  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi : (a) pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; (b) pemberdayaan masyarakat; (c) pelayanan masyarakat; (d) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (e) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan (f) pembinaan lembaga kemasyarakatan.



BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6
  1. Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
  2. Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
  3. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.
  4. Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi

dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 8

(1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin

dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masingmasing

.

(2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan

mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 9

(1) Keuangan Kelurahan bersumber dari:

a. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat

daerah lainnya;

b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga

c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktorfaktor,

sekurang-kurangnya:

- 5 -

a. jumlah penduduk;

b. kepadatan penduduk;

c. luas wilayah;

d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;

e. jenis dan volume pelayanan; dan

f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB VII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 10

(1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.

(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan

mufakat.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan

pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lembaga

kemasyarakatan mempunyai fungsi:

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat

dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada

masyarakat;

d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta

pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan

secara partisipatif;

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta

swadaya gotong royong masyarakat;

f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya

serta keserasian lingkungan hidup;

g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat

terlarang (Narkoba) bagi remaja;

- 6 -

h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;

i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan

j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah

desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

mempunyai kewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undangundang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;

c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;

d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan

e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 14

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

a. peningkatan pelayanan masyarakat;

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

c. pengembangan kemitraan;

d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial

budaya, dan lingkungan hidup; dan

e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat

setempat.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikelola oleh

lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan

kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat

Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 16

(1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari

anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan

kepedulian.

(2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

- 7 -

Pasal 17

(1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik

Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan

dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 18

Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat

konsultatif dan koordinatif.

Pasal 19

(1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif

dan konsultatif.

(2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat

kemitraan.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 20

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

a. Swadaya masyarakat;

b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;

c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota; dan/atau

d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

(1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga

Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang

pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga

kemasyarakatan.

(2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem

manajemen pembangunan kelurahan.

Pasal 22

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- 8 -

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya

memuat :

a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat

sampai dengan pengesahan;

b. maksud dan tujuan;

c. tugas, fungsi dan kewajiban;

d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat

pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban;

e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban;

f. tata kerja; dan

g. sumber dana.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan

lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah

Provinsi.

(2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Camat.

Pasal 24

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

meliputi :

a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan

kelurahan;

b. memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan

pelaporan;

c. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah,

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada kelurahan;

d. memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan

atribut bagi Lurah dan perangkat kelurahan;

e. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;

f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan

pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;

g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

h. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur

pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan kelurahan;

i. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh lurah dan

perangkat kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;

- 9 -

j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan

kelurahan;

k. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 25

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(1) meliputi :

a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;

b. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;

c. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;

d. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat

istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam

pelaksanaan pemerintahan kelurahan;

e. memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dinas

dan pelaporan;

f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;

g. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan tingkat provinsi;

h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan

perkotaan skala provinsi.

Pasal 26

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi :

a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada lurah;

b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;

c. menetapkan alokasi dana dari APBD;

d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset

daerah yang dikelola oleh kelurahan;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan;

f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat

istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam

pelaksanaan pemerintahan kelurahan;

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat

kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;

h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan Perangkat

Kelurahan;

i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan

j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan

perkotaan.

- 10 -

Pasal 27

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (2) meliputi :

a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;

b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan

aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;

c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;

d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;

e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;

g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;

h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan

i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya

sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, pembentukan dan struktur

organisasi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan diatur dengan peraturan

daerah provinsi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai kelurahan dan

lembaga kemasyarakatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah Provinsi Khusus

Ibu Kota Jakarta sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

Pasal 31

Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

- 11 -

Pasal 32

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 159

Sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID